DIALEKSIS.COM | Opini - 15 Agustus 2026 menjadi salah satu momentum 21 tahun perjalanan perdamaian Aceh dengan Indonesia sejak Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Firlandia pada 15 Agustus 2005.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) mengatakan tantangan Aceh setelah 21 tahun perdamaian bukan lagi mengakhiri konflik, melainkan memastikan setiap anak Aceh benar-benar merasakan manfaat dari perdamaian.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Aceh memadati halaman Mesjid Raya Baiturrahman, Sabtu,15 Agustus 2026, untuk menghadiri kegiatan Zikir Doa Tolak Bala dan Aksi Bela Nanggroe dan Syariat. Kegiatan yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Damai Aceh ini diinisiasi oleh ulama dan pimpinan dayah se Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Massa yang mengikuti doa tolak bala dan zikir akbar di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, mengibarkan bendera bulan bintang dan bendera putih, Sabtu (15/8/2026).
DIALEKSIS.COM | Opini - Dua puluh satu tahun sudah sejak Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ditandatangani di Helsinki, ibukota Finlandia. Perang saudara di Aceh resmi berakhir. Senjata gerilyawan GAM diserahkan dan dipotong oleh AMM (Aceh Monitoring Mission) pimpinan Pieter Cornelis Feith, diplomat senior Belanda.
DIALEKSIS.COM | Opini - Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang menghadirkan penyelesaian damai atas konfllik Aceh ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 lalu. Dua puluh satu tahun setelahnya, tidak bisa dikatakan bahwa perdamaian Aceh sesuatu yang biasa saja. Ketiadaan operasi militer, kontak senjata, bahkan kekerasan bersenjata dalam skala besar seperti yang pernah dialami sebelumnya menjadi berkah tersembunyi. Generasi muda Aceh yang lahir setelah 15 Agustus 2005 tumbuh dalam situasi yang relatif aman. Oleh karenanya, ini bisa dianggap sebagai sebuah capaian yang besar.
DIALEKSIS.COM | Analisis - Setiap 15 Agustus diperingati sebagai Hari Perdamaian Aceh. Tahun 2026 ini, Hari Perdamaian Aceh itu memasuki Tahun ke-21. Atas dasar itu, Muhsin mengajak para santri tidak sekadar menjadi penerima warisan perdamaian, tetapi juga menjadi penjaganya.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Aceh adalah tanah yang terlalu lama mengenal perang. Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia adalah akumulasi panjang ketidakpercayaan, ketidakadilan, persoalan identitas, ketimpangan pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan luka sejarah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Ada bangsa yang dikenang karena kemenangan dalam peperangan. Ada pula bangsa yang dikenang karena keberhasilannya mengakhiri perang dengan kehormatan. Aceh adalah salah satunya.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Aneuk Nanggroe menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Kamis (13/8/2026). Massa yang berjumlah sekitar 20 orang itu datang untuk menyampaikan aspirasi terkait pertanggungjawaban Pemerintah Aceh terhadap penanganan masyarakat terdampak bencana.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat dinilai menjadi salah satu penghambat utama terwujudnya kemandirian ekonomi di daerah. Kepala daerah dituntut tidak hanya berpangku tangan menunggu kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan harus mampu menggerakkan perputaran uang rakyat dan pengusaha lokal sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
DIALEKSIS.COM | Subulussalam - Tim Kajian Implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Lembaga Wali Nanggroe terus menghimpun aspirasi dari pemerintah kabupaten/kota sebagai bahan penyusunan rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi kekhususan Aceh dalam dialog bersama Pemerintah Kota Subulussalam, Jumat (31/7/2026).
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Dua dekade setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki), implementasi sejumlah kewenangan khusus Aceh yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinilai masih menghadapi berbagai tantangan.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Tim Kajian Implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Lembaga Wali Nanggroe memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi melalui dialog bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh, Rabu (29/7/2026).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menindaklanjuti undangan Sekretariat Negara Republik Indonesia, Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, didampingi Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin, serta Staf Khusus Gubernur Aceh, T. Irsyadi, menghadiri pertemuan di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
DIALEKSIS.COM | Langsa - Lembaga Wali Nanggroe (LWN) bersama Fakultas Hukum Universitas Samudra (Unsam) Langsa menjalin kolaborasi akademik melalui forum ilmiah bertajuk “Evaluasi Implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dan Penguatan Tata Kelola Kekhususan Aceh.”
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis demokrasi dan pengamat isu sosial Aceh, Sofyan, menilai polemik pengelolaan gas Blok Andaman harus dipandang lebih luas daripada sekadar persoalan teknis maupun kepentingan bisnis.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Sebulan lagi, perdamaian Aceh berusia 21 tahun. Nota kesepahaman (MoU) Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 silam berhasil menghentikan dentuman senjata.
DIALEKSIS.COM | Analisis - Pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bukanlah isu baru. Wacana perubahan regulasi yang menjadi dasar kekhususan Aceh tersebut telah bergulir sejak bertahun-tahun lalu dan terus disuarakan oleh berbagai rezim pemerintahan Aceh. Namun hingga kini, revisi yang diharapkan mampu memperkuat kekhususan, memperjelas kewenangan daerah, serta menjamin keberlanjutan pembangunan Aceh itu belum juga terwujud.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Aceh menerima kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) sejak 2008 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun, apa dampaknya bagi Aceh? Pertanyaan sinis yang dihubungkan dengan kemiskinan dan pengangguran.